KENDAL – Pembangunan 3 Kios desa yang di kelola oleh BUMDES Desa Karangayu. Bersumber dari Anggaran Dana Desa (DD) tahun Anggaran 2023 tidak selesai di 31 Desember 2023 Sampai hari ini kurang pelaksanaan pemasangan pintu dan kelistrikan, Sudah ditegur Masyarakat hanya di pasang pintu satu (1) kios dan dua (2) diantaranya belum dipasang pintu dan kelistrikan semua belum di kerjakan pihak Pemerintah desa tidak menyelesaikan pekerjaan tiga kios tersebut. Pastinya anggaran pintu dan listrik sudah masuk dalam perencanaan dalam RAB Pembangunan yang ada.
Pelaksana Kegiatan (S), menyampaikan kepada pewarta, memang itu sengaja tidak dipasang pintu dan listrik dengan alasan keuangan habis, Ungkapnya…dimungkinan agar calon pemakai kios bosan dan tidak akan menggunakan kios tersebut, suatu keuntungan pengelola yang akan di jual kembali ke orang lain. Coba kita transparan ayo tempel rab di depan kios tersebut.
Peran serta BPD Desa Sebagai Perantara Aspirasi Masyarakat dan Pengawasan terhadap kinerja BUMDES pun terdiam seolah tidak berani memberikan teguran terhadap Pengurus BUMDES Desa Karangayu.
Pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dilarang melakukan rangkap jabatan dalam struktur pemerintahan desa. Hal itu bertujuan untuk menghindari terjadinya praktik penyelewengan dana yang dikelola secara sepihak, dan menghindari konflik internal dalam pengurus Bumdes. Namun di desa Karangayu Cepiring Kendal Pengurus BUMDES justru dari kalangan orang orang dekat dengan kepala desa, Ketua dari ketua RT, Sekertaris dari PNS seorang guru SMK dan bendahara dari guru PPPK di kabupaten Kendal.
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 2015 pasal 132 ayat 6 dan 7 dijelaskan jika pengurus Bumdes tidak diperbolehkan merangkap jabatan dalam melaksanakan fungsi pelaksana lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa.
Seperti merangkap dari BPD desa, Sekertaris Desa, KAUR, RT, LPM atau PNS tidak diperbolehkan. Kalau rangkap jabatan jelas tidak akan optimal bekerja, juga akan timbul indikasi pengelolaan dana sepihak. Sementara dana bumdes ini untuk peningkatan prekonomian masyarakat.
Untuk menetralisir agar lebih baik, kita harus bentuk tim evaluasi yang melibatkan dari DPMD dan Inspektorat selaku tim auditor. Serta, kami juga mengharapkan adanya partisipasi masyarakat dan teman-teman lembaga lainnya untuk sama-sama kita awasi. Ini uang negara harus kita jaga.
Didalam aturannya dana Bumdes akan dipertanggung jawabkan oleh tiap pengurus melalui melalui pemeriksaan pihak berwenang. Pihaknya berharap agar setiap pengelolaannya betul-betul dijalankan dengan baik dan transparan. Dan proses hukum siap menanti bagi para pelanggar.
Jabatan pengurus Bumdes itu sampai 3 tahun. Setelah itu dilakukan kembali pemilihan dimasyarakat. Dana Bumdes lebih ke pengembangan usaha dan membuka lapangan kerja untuk masyarakat. BUMDES, Merupakan badan usaha milik desa sebenarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa jika dikelola dengan transparan sesuai fungsinya. Namun BUMDES di Desa Karangayu Cepiring hanyalah alat yang di manfaatkan sebagian oknum untuk penyelewengan anggaran tanpa transparansi ke masyarakat dan tanpa laporan sehingga masyarakat tidak akan tau kebusukan kebusukan yang ada didalamnya.
Masyarakat sekarang cerdas dan tidak mau di bodohi, banyak sekali penyelewengan yang ada di BUMDES Desa Karangayu terutama dalam Pengelolaan kios disepanjang Lapangan Seplangensari desa Karangayu yang tidak transparan dalam pengelolaannnya. Kita Masyarakat berharap ayo bersama sama secepatnya dilakukan Pengaduan dan Pelaporkan ke pihak yang berwajib.
Salah satu masyarakat mengatakan kasus seperti ini segera kami laporkan dan kami atas nama masyarakat bersurat ke Inspektorat Kendal Dengan tembusan Bupati , Camat Cepiring dan Ketua DPRD Kabupaten Kendal. untuk segera di tindak lanjuti dan segera di ambil langkah langkah hukum agar tidak merugikan Rakyat Desa Karangayu Cepiring Kendal.
(Adi/SAE tim Jateng)