Kudus – BPKAD akhirnya di gruduk beberapa lembaga dan media,selasa 17/9/2024 , salah satunya lembaga Swadaya LAI BPAN lembaga aliansi Indonesia badan penelitian aset negara. Dan LSM BPPI mereka meminta untuk menggelar audensi dengan pimpinan BPKAD djati sholekah.
Adanya dugaan penebangan pohon yang termasuk aset milik negara tidak mengantongi izin dari yang punya wewenang dan di duga melanggar aturan.
kejadian penebangan pohon penghijauan yang dilakukan oleh pihak swasta atau perorangan, yang seharusnya menjadi wewenang Dinas Lingkungan Hidup (PKPLH). Namun Penebangan tersebut diduga memiliki motif bisnis, dengan indikasi adanya transaksi jual-beli antara AKS dengan pihak perorangan.
Hal ini memicu reaksi keras dan keingin tahuan masyarakat luas lainnya,
Dugaan ini diperkuat oleh pengakuan pembeli yang menyebutkan bahwa ia telah menyetorkan sejumlah uang kepada AKS, untuk transaksi tersebut. Penebangan pohon secara ilegal ini telah mengakibatkan tumbangnya puluhan pohon penghijauan di sepanjang beberapa ruas jalan di Kabupaten Kudus, seperti di jalan Besito – Jurang, Tulis – Jepara, Karangbener, Dawe – Soco, Bae – Gondangmanis, serta jalan lingkar utara UMK.
Salah satu ketua LSM LAI BPAN, Hartono SH. Menegaskan “Kami selaku Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara (LAI BPAN) dan LSM BPPI akan melanjutkan perkara ini sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni melalui jalur hukum,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua BPPKAD Kudus, Jati Sholihah, dalam pernyataannya setelah audensi menyatakan penyesalannya atas terjadinya penebangan pohon penghijauan tanpa izin. “Ini jelas merugikan keuangan daerah dan lingkungan. Penebangan seharusnya melalui prosedur dan kajian teknis, bukan dilakukan perorangan,” kata Jati.
Ia juga mengapresiasi kepedulian masyarakat yang tergabung dalam LSM BPPI dan LAI BPAN dalam menjaga lingkungan dan aset negara ( Nazar)