Pontianak – Kalimantan Barat – Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara yang sedang di laksanakan di Provinsi Kalimantan Timur kini menuai polemik dalam pengakomodiran kepegawaian dan lain sebagainya”.
Pasalnya” tidak diakomodirnya Putra Putri Pulau Borneo di Otoritas Ibu Kota Nusantara adalah Penghinaan Bagi Rakyat Borneo”, hal ini disampaikan Syafarahman selaku Ketua Persatuan Adat Nusantara ( PANI ) Kalimantan Barat, kepada awak media ini, Minggu 11 Juni 2023.
Beredar Informasi hasil rekrutmen calon pegawai di Otoritas Ibu Kota Nusantara menuai protes dari masyarakat Pulau Borneo, di mana tidak satupun porsi bagi masyarakat Pulau Borneo di tanah sendiri, Bukan hanya Etnis Dayak tak terakomodir melainkan semua Etnis di Pulau Borneo tak satupun di Akomodir”,
“Kami bukan rasis atau anti terhadap masyarakat di luar Pulau Borneo mengisi slot di Otoritas Ibu Kota Nusantara, Namun Pulau Borneo juga mempunyai Putra Putri Terbaik, Baik dari Etnis Dayak, Bugis, Jawa, Madura dan Etnis lain”,.
Menurut Syafarahman” terasa aneh jika tidak satupun masyarakat asli lahir dan besar di Pulau Borneo ini yang di Akomodir, Apakah masyarakat kami tidak pantas di Karyakan di Otoritas Ibu Kota Nusantara…???. Ini jelas penghinaan bagi Rakyat Borneo”.
Kami mendukung penuh aksi kawan – kawan Suku Dayak yang akan berunjuk rasa di Jakarta 15 Juni 2023 mendatang, Guna memperjuangkan Putra Putri terbaik Pulau Borneo agar bisa di Karyakan di Otoritas Ibu Kota Nusantara”.
Berharap agar Presiden Republik Indonesia agar memecat Kepala Otoritas IKN yang tidak mengakomodir putra putri terbaik dari pulau kami, dimana IKN akan didirikan”,
” Karena kami yakin banyak putra putri terbaik di Bumi Borneo ini bisa menempati posisi di Otoritas Ibu Kota Nusantara, Jangan sampai timbul gejolak baru mengakomodir, pasti terlambat dan akan berdampak negatif kedepan”, ujarnya
Hamdani