Sumsel – Gabungan Wartawan Lsm Presedium Sumsel Akan Turun Aksi mengikuti unjuk rasa, Di duga karena tidak adanya Keterbukaan publik kepada Wartawan yang dilakukan oleh Dinas Perkim Prabumulih.
Dengan Beredarnya pemberitaan Di beberapa media online di Sumatera Selatan bahwa pelayanan publik kurang memuaskan, apalagi terhadap wartawan yang selalu berusaha untuk memberikan informasi sebagai bahan pemberitaan ke publik dan sangat di butuhkan masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui jalannya kemajuan zaman apalagi kemajuan tentang pembangunan yang di galakan oleh pemerintah.
Termasuk dengan pekerjaan proyek pembangunan bantuan 30 unit Rumah yang berlokasi kelurahan majasari kecamatan Prabumulih selatan, Kota Prabumulih Sumatera Selatan yang mana terkesan Ditutup-tutupi.
Berdasarkan informasi yang dirangkum dari pemberitaan Rekan wartawan dari beberapa pemberitaan dan hasil dari investigasi tim yang turun langsung kelapangan serta informasi yang didapat dari masyarakat di sekitar lokasi pengerjaan proyek ini, Selain terindikasi tidak mengindahkan amanat undang – undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) juga Proyek yang sedang berjalan tersebut terkesan ditutup-tutupi karena dilokasi pekerjaan tidak adanya terpampang plang tentang adanya pengerjaan proyek tersebut.
Karena tidak adanya informasi terkait kegiatan proyek tersebut, seakan-akan proyek tersebut seperti proyek siluman, Bahkan setelah awak media mencoba untuk melakukan konfirmasi Kepada pihak kadin Perkim tidak didapati jawaban atau keterangan pasti mengenai proyek tersebut.
Menyikapi hal itu gabungan Wartawan dan lsm Presedium dan LSM BPPI (barisan patriot peduli Indonesia) Sumsel Angkat Bicara, Arju menjelaskan ” Proyek ini terbilang begitu ganjil dan terkesan ditutup-tutupi dari masyarakat dan sangat disayangkan hal ini terjadi pada era keterbukaan informasi publik yang mana informasi terhadap penggunaan uang negara melalui kegiatan proyek infrastruktur ini telah dijamin undang – undang yang mengamanahkan kepada setiap penyelenggara negara untuk terbuka terhadap segala kegiatan yang menggunakan dana APBD maupun APBN ” tutur Arju ketua LSM Presidium.
Sementara Ketua Harian LSM BPPI yang biasa di sapa AAN pun turut berkomentar ” Bahwa hendaknya pemerintah kota khususnya dinas perkim harus dapat menjelaskan dan memberikan keterangan dengan secara mendetail, karena diduga project ini ada indikasi perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian negara dan kami tidak akan diam dan juga kami akan segera menyurati dinas terkait untuk menjelaskan secara terperinci tentang project ini dan kalau dilihat dari aturan tentang keterbukaan informasi kepada publik, dengan tidak adanya pemasangan plang, sudah jelas itu menyalahi aturan dan menimbulkan praduga adanya indikasi bahwa ada sesuatu yang di tutupi ” pungkasnya
“Kami meminta kepada pihak terkait agar kiranya dapat segera memberikan informasi yang sebenarnya kepada kawan kawan wartawan di daerah agar tidak adanya salah persepsi yang terjadi di masyarakat, kalau sekiranya pihak Perkim tidak dapat memberikan penjelasan sudah selayaknta kadin Perkim Harus mengundurkan diri atau di copot dari jabatan nya ” Tegas Aan
Hal senada dikatakan juga oleh Haris kordinator presidium LSM sumsel ” Seharusya apapun jenis kegiatan harus transparan dan kami meminta kepada Dinas terkait memberikan informasi yang sebenarnya kepada rekan rekan wartawan, seperti jenis kegiatan Proyek, Sumber dana dari mana dan berapa nilai anggaran nya, jika pihak terkait tidak dapat memberikan penjelasan tersebut maka dalam waktu dekat ini kami akan segera mengirim surat klarifikasi dan apabila tidak ditanggapi atau tidak ada jawaban maka kami akan lakukan aksi demo ” Tegasnya.
(AAN /Sum-sel )