Pesisir Barat – Lembaga Pemerhati Nasional Indonesia Membangun dan atau disingkat dengan ( LP Nasdem ) fokus dalam penelitian secara teratur terperinci dan tersitimatis pada penggunaan Anggaran Negara yang bersumber dari APBN yaitu Dana BOS di SMKN 1Ngambur Kecamatan Bengkunat Kabupaten Pesisir Barat,
LP Nasdem Minta Kapolres Pesisir Barat Respon Dugaan TIPIKOR dalam realisasi Bos TA 2021-2022 yang ada di SMKN 1 Ngambur kecamatan Bengkunat tersebut,” Ucap bidang penindakan dan pelaporan DPW LP Nasdem Provinsi Lampung pada awak media ini melalui sambungan langsung seluler di ruang kerja nya hari Kamis ( 8/06/2023 ) sekira pukul 13:30 wib,
Perihal terkait pengaduan masyarakat ( Dumas ) Dugaan Tipikor dalam realisasi anggaran TA 2021-2022 Dana BOS di SMKN 1 Ngambur Kecamatan Bengkunat Kabupaten Pesisir Barat ini, LP Nasdem berharap dan minta Kapolres Pesisir Barat segera mengambil langkah tegas dan jelas Adil dan terukur,” ujar saut Lh Simarmata Bid Penindakan dan Pelaporan,
Hal ini disampaikan tentu untuk mendapat kepastian hukum atas beberapa realisasi dana BOS yang di kelolanya di duga tindak pidana korupsi,”lanjut Saut Simarmata,
Bidang penindakan dan pelaporan Lembaga Pemerhati Nasional Indonesia Membangun ini bersama kuasa hukumnya,”tegas menyampaikan,” berdasarkan data serta hasil pantauan tim di lapangan,di temukan berbagai fakta kejanggalan yang patut di jadikan indikasi dugaan penyimpangan dalam realisasi penggunaan anggaran dana BOS TA, 2021-2022 di SMKN 1 Ngambur kecamatan Bengkunat Kabupaten Pesisir Barat, yang berpotensi merugikan keuangan negara di karenakan ada dugaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” Beber saut Simarmata,dan dalam pelaksanaan penyerapan anggaran tersebut informasi nya yg tidak ada keterbukaan informasi publik ( KIP ) ,” saut menambahkan,
Guna untuk mendapatkan kepastian Hukum dari informasi dan setelah selesai di pelajari maka Laporan ke Polres pesisir barat kepada Kapolres kabupaten pesisir barat mohon segera di proses secara teratur terperinci dan terukur dalam penegakan hukum yang berlaku di Indonesia, dan supaya dapat melakukan penelitian langsung kelapangan agar tidak ada barang bukti yang hilang sehingga dapat mempermudah penyelidikan dan penyidikan demi menyelamatkan keuangan negara,” Pungkas saut Lh Simarmata.
Sumber : LP Nasdem lampung
(Tim Pesibar)