Subulussalam – Dalam memenuhi bahasa Hukum, Kejaksaan Negeri Kota Subulussalam telah melakukan penyitaaan aset satu unit rumah milik terpidana korupsi (mantan Kades Muara Batu Batu,)
Aset yang disita tersebut adalah barang sita eksekusi sebagai pemenuhan kewajiban pembayaran pengganti kerugian negara akibat tindak pidana korupsi Dana Desa.
Kajari Kota Subulussalam, Mayhardy Indra Putra, S.H., M.H. melalui (Kasi Pidsus), Renaldho Ramadhan ,S.H., M.H mengatakan kepada beberapa wartawan menyebutkan aset yang disita yakni satu unit rumah milik M. Sailan terpidana korupsi Dana Desa.
Acara penyitaan aset ini dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No : 7693K/Pid.Sus/2022 tanggal 27 Desember 2022 serta surat perintah Pelaksanaan Eksekusi No: Print-411/L.1.32/Fd.1/05/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang lalu yang bertempat di Desa Muara Batu-Batu, Kecamatan Runding, Kota Subulussalam,” kata Kasi Pidsus Renaldho Ramadhan pada saat di konfirmasi.
Beliau mengatakan, aset sitaan tersebut untuk dijadikan barang bukti “sita eksekusi”sebagai pemenuhan kewajiban terpidana dalam pembayaran pengganti kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU RI No 20 tahun 2021 tentang perubahan atas undang- undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dilakukan oleh terpidana.
Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) No : 7693K/Pid.Sus/2022 tanggal 27 Desember 2022. M,Selian 47 Tahun mantan kepala Desa Muara Batu Batu, kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, beliau melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa pada pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Muara Batu Batu, Kecamatan Rundeng yang bersumber dari Dana APBN/APBK tahun 2018, 2019 dan 2020 yang merugikan negara sebanyak Rp.723.726.767,00.
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjatuhkan vonis hukuman pidana penjara terhadap MS selama empat (4) tahun penjara, hal ini kiranya dapat menjadi pelajaran berharga bagi Kepala Desa lainnya agar dalam menggunakan Dana Desa benar benar sesuai peruntukannya, dan jangan asal asalan, agar terhindar dari tuntutan Hukum tutur seorang masyarakat pemerhati Dana Desa dikota Subulussalam.
(J,Saran)