Penulis: J,Saran..
Ketua DPC PWRI Kota Subulussalam.
Subulussalam – Sejumlah oknum Kepala Instansi sering melakukan pembohongan dan pembodohan terhadap “Publik” dengan mengatakan bahwa masyarakat apalagi lembaga swadaya masyarakat (LSM), juga Wartawan tidak diperbolehkan atau tidak diberikan bilamana meminta dokumen Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) sebuah anggaran,yang katanya hal itu merupakan rahasia negara, juga akan menganggu stabiltas dan pertahanan negara katanya, dan menurut oknum tersebut yang boleh tahu terkait hal itu hanya Isnpektorat, BPK RI dan kepolisian, Kejaksaan dan KPK
Sebenarnya paradigma seperti ini adalah perkataan yang sangat “salah” sementara amanah UU 14 tahun 2008, itu adalah menjamin Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan transparan dalam segala hal terlebih menyangkut anggaran yang berasal dari uang negara.
Disana jelas dikatakan yang mana itu Rahasia negara dan mana itu yang wajib terbuka alias transparan kepada “Publik” sehingga bagi para pengguna anggaran baik itu kepala Dinas, Badan, Kepala Kantor, Camat, dan pengguna anggaran lainnya seperti Kepala Desa, dan lain lain kiranya wajib tau Undang undang yang berlaku di negri ini. Sering terjadi dilapangan para pengguna anggaran bangga akan ketidak tauannya (kebodohannya) sehingga kiranya perlu diberi “konsultasi hukum” kepada mereka terkait UU KIP tersebut agar menjamin tidak salah kaprah tutur salah satu pengamat hukum di Negri ini.
Persoalan ini sering terjadi dilapangan dan apakah benar para pengguna anggaran itu benar tidak tau? atau sengaja pura pura tidak tau?pada hal amanat UU 14 tahun 2008 itu telah komplit,.. disana telah dipilah mana yang wajib transparan, juga ada yang serta merta wajib diumumkan dan ada sebagian yang tak boleh di Publis karena termasuk Rahasia Negara, dan semua hal ini telah diatur baik dalam butir butir UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (KIP).
Fakta ini sering terjadi ketika para insan Pers, atau rekan rekan lainnya melakukan permintaan dokumen RAB APBD dan Penggunaannya seterusnya juga “APbdes” seterusnya dengan LPJ nya, permohonan hal ini selalu dipersulit atau sangat sulit didapat dengan alasan tidak diperbolehkan katanya membuat para pemohon informasi terkadang jengkel mendengar bahasa kebodohan para pengguna anggaran sehingga sangat jarang sekali wartawan atau LSM yang mendapat RKA, LPJ, dan dokumen lainnya suatu anggaran di SKPK juga APBdes.
Untuk mematahkan “paradigma” yang sudah menjadi kebiasaan tertanam di hati para pengguna anggaran, maka sangat perlu digelar sosialisasi “Hukum” yang mengundang seluruh pengguna anggaran kepala SKPK, kepala Desa, agar kiranya dapat saling memahami terkait Keterbukaan informasi Publik (KIP) demi terciptanya good Govermant dan Clean Govermant diNegri ini, begitu juga di Daerah terlebih dikota Subulussalam.
Kepada sahabat- sahabat dan para rekan rekan Wartawan juga para aktivis anti korupsi lainnya mari kita kawal persoalan ini demi membersihkan pemikiran para pengguna anggaran yang sudah dikotori oknum oknum tertentu hanya petugas tertentu yang diperbolehkan menerima RAB, LPJ, sesuatu anggaran tertentu dengan dalih hanya Inspektorat, BPK RI, Kepolisian, Kejaksaan, yang bisa meminta dokumen APBDES dan LPJ APBDES, juga APBK, dan anggaran SKPK lainnya sehingga banyak para Pengguna Anggaran, kepala Desa dan juga kepala SKPK merasa terlindungi dari paradigma tersebut, sehingga dituntut kepada Kepala Daerah,(Walikota) mari sosialisasikan UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dikota Subulussalam untuk menambah wawasan bagi semua, terlebih kepada seluruh Badan Publik, alias Pengguna anggaran di negri ini terlebih dikota Subulussalam uang kita Cintai ini ***